Democracy is the government of the people, by the people, for the people.
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Political power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
Kekuasaan politik cenderung korup, dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut.
Elections are the cornerstone of a free society.
Pemilu merupakan landasan masyarakat bebas.
Separation of powers ensures no branch dominates.
Pemisahan kekuasaan memastikan tidak ada cabang kekuasaan yang mendominasi.
Transparency in government builds trust among citizens.
Transparansi dalam pemerintahan membangun kepercayaan di antara warga negara.
Lobbying can influence legislation for special interests.
Lobi dapat memengaruhi perundang-undangan untuk kepentingan khusus.
Civil liberties must be protected even during crises.
Kebebasan sipil harus dilindungi bahkan selama krisis.
Voter participation is essential for democracy to function.
Partisipasi pemilih penting bagi berfungsinya demokrasi.
Checks and balances prevent abuse of political authority.
Pemeriksaan dan keseimbangan mencegah penyalahgunaan wewenang politik.
Political campaigns rely heavily on public opinion.
Kampanye politik sangat bergantung pada opini publik.
Partisan politics often deepens societal divides.
Politik partisan sering kali memperdalam perpecahan masyarakat.
Freedom of speech allows citizens to challenge government actions.
Kebebasan berbicara memungkinkan warga negara untuk menentang tindakan pemerintah.
Political compromise is necessary for effective governance.
Kompromi politik diperlukan untuk pemerintahan yang efektif.
Grassroots movements can change national policies.
Gerakan akar rumput dapat mengubah kebijakan nasional.
Populism often appeals to emotions rather than facts.
Populisme sering kali lebih mengutamakan emosi daripada fakta.
Political polarization can stall legislative progress.
Polarisasi politik dapat menghambat kemajuan legislatif.
The rule of law applies equally to all citizens.
Aturan hukum berlaku sama bagi semua warga negara.
Campaign finance reforms aim to reduce corruption.
Reformasi pendanaan kampanye bertujuan untuk mengurangi korupsi.
International diplomacy prevents conflicts between nations.
Diplomasi internasional mencegah konflik antarnegara.
Political ideologies shape public policy decisions.
Ideologi politik membentuk keputusan kebijakan publik.
Checks on executive power protect democratic institutions.
Pemeriksaan terhadap kekuasaan eksekutif melindungi lembaga-lembaga demokratis.
Constituency service helps elected officials stay connected to citizens.
Layanan konstituensi membantu pejabat terpilih tetap terhubung dengan warga negara.
Referendums give citizens a direct voice in lawmaking.
Referendum memberi warga suara langsung dalam pembuatan undang-undang.
Political activism can influence social change.
Aktivisme politik dapat memengaruhi perubahan sosial.
Bureaucracy can slow down government efficiency.
Birokrasi dapat memperlambat efisiensi pemerintah.
Corruption undermines public confidence in politics.
Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap politik.
Judicial independence is crucial for fair governance.
Independensi peradilan sangat penting bagi pemerintahan yang adil.
Civil rights movements shape national policies.
Gerakan hak-hak sipil membentuk kebijakan nasional.
Political debates inform voters about key issues.
Debat politik memberi informasi kepada pemilih tentang isu-isu utama.
Media coverage affects public perception of politicians.
Liputan media memengaruhi persepsi publik terhadap politisi.
Coalition governments require compromise among parties.
Pemerintahan koalisi memerlukan kompromi antarpartai.
Public opinion polls guide campaign strategies.
Jajak pendapat publik memandu strategi kampanye.
Political scandals can erode voter trust.
Skandal politik dapat mengikis kepercayaan pemilih.
Globalization influences domestic political agendas.
Globalisasi memengaruhi agenda politik dalam negeri.
Civil disobedience has historically driven reform.
Pembangkangan sipil secara historis telah mendorong reformasi.
Interest groups lobby for policies that benefit them.
Kelompok kepentingan melobi kebijakan yang menguntungkan mereka.
Federalism divides power between national and state governments.
Federalisme membagi kekuasaan antara pemerintahan nasional dan negara bagian.
Voting rights are fundamental to democratic societies.
Hak pilih merupakan hal mendasar bagi masyarakat demokratis.
Political ideology often affects social policies.
Ideologi politik sering kali memengaruhi kebijakan sosial.
International organizations mediate conflicts and promote cooperation.
Organisasi internasional menengahi konflik dan mempromosikan kerja sama.
The constitution protects citizens against arbitrary authority.
Konstitusi melindungi warga negara dari otoritas yang sewenang-wenang.
Electoral systems shape political representation.
Sistem elektoral membentuk representasi politik.
Partisan media can deepen political divides.
Media partisan dapat memperdalam perpecahan politik.
Policy analysis informs evidence-based decisions.
Analisis kebijakan menginformasikan keputusan berdasarkan bukti.
Political debates should focus on facts, not rhetoric.
Perdebatan politik seharusnya berfokus pada fakta, bukan retorika.
Campaign promises are often scrutinized by the public.
Janji-janji kampanye sering kali diteliti oleh publik.
Political participation strengthens civil society.
Partisipasi politik memperkuat masyarakat sipil.
Citizen engagement is key to accountable governance.
Keterlibatan warga merupakan kunci pemerintahan yang bertanggung jawab.
Political literacy enables informed voting.
Literasi politik memungkinkan pemungutan suara yang terinformasi.
Democratic institutions rely on active citizen oversight.
Lembaga-lembaga demokrasi bergantung pada pengawasan warga negara yang aktif.
BAHASA INDONESIA ▼